Laporan ini menyajikan hasil pemantauan Yayasan Inklusif terhadap dua isu utama: Pertama, situasi Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Jabodetabek pada tahun 2023. Kedua, praktik politisasi agama selama Pemilu 2024.
Temuan Pelanggaran KBB di Jabodetabek:
- Pelanggaran KBB masih tinggi di Jabodetabek selama 2023, dengan DKI Jakarta mencatat jumlah pelanggaran tertinggi.
- Aktor non-negara menjadi pelaku pelanggaran terbanyak, menunjukkan masih adanya intoleransi di masyarakat.
- Bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelarangan aktivitas dan ujaran kebencian.
- Pemerintah kabupaten/kota menjadi pelaku pelanggaran dari unsur negara.
- Umat Kristen menjadi korban pelanggaran KBB terbanyak.
- Beberapa kasus KBB yang sudah berlangsung lama belum terselesaikan.
- Ada praktik baik berupa diterbitkannya izin Gereja Bunda Teresa Bekasi setelah 17 tahun.
- Masih terdapat kebijakan diskriminatif yang membatasi hak atas KBB.
Politisasi Agama dalam Pemilu 2024:
- Terjadi 79 peristiwa politisasi agama di Indonesia dari Januari 2023 hingga Januari 2024, dengan puncaknya pada Desember 2023.
- Partai politik menjadi aktor yang paling dominan dalam praktik politisasi agama.
- Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah peristiwa politisasi agama tertinggi.
- Bentuk tindakan politisasi agama yang paling banyak terjadi adalah janji berdimensi agama/favoritisme dan bantuan berdimensi keagamaan.
- Terdapat 13 partai politik yang terlibat dalam politisasi agama, dengan PKS menjadi partai yang paling sering melakukannya.
Laporan ini bertujuan memberikan gambaran terkini mengenai situasi KBB dan praktik politisasi agama di Indonesia, serta memberikan masukan untuk mendorong perbaikan situasi KBB dan upaya mengeliminasi politisasi agama.
