Mengawali tahun baru 2024, Kedutaan Belanda untuk Indonesia menginisiasi pertemuan antarmitra pembangunan di bawah Human Rights and Civic Space Fundings yang dilaksanakan pada Kamis, 18 Januari 2024 di Rumah Nenek, Jakarta Selatan. Pertemuan antarmitra pembangunan Kerajaan Belanda ini merupakan yang pertama dalam rangka menguatkan peluang kolaborasi dan mengkonsolidasikan upaya-upaya organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam ruang lingkup Human Rights and Civic Space, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kesetaraan gender, ketahanan iklim, perlindungan pembela HAM, dan perluasan ruang-ruang kebebasan sipil. Seiring menurunnya indeks hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia, pertemuan ini menjadi momentum yang tepat untuk kembali berefleksi mengenai relevansi dan peranan organisasi masyarakat sipil (OMS) menghadapi situasi-situasi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia untuk merancang kolaborasi yang saling menguatkan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 2 orang perwakilan dari masing-masing 16 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang melingkupi 12 proyek yang sedang berjalan. Direktur Eksekutif INFID Iwan Misthohizzaman dan Program Officer Promoting Tolerance and Respect for Diversity INFID Syafira Khairani menjadi perwakilan yang berpartisipasi dalam pertemuan strategis ini. Kehadiran INFID dalam pertemuan ini merupakan bagian dari Konsorsium INKLUSI yang beranggotakan Maarif Institute, Perkumpulan Media Link, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, SETARA Institute, UNIKA Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif. Konsorsium INKLUSI memiliki fokus dalam memberdayakan kepemimpinan untuk memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan serta masyarakat yang tangguh di sektor-sektor strategis utama: Media Massa, BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Kepemimpinan Perempuan, dan Sosial Media.
Dalam kegiatan ini, seluruh mitra melakukan diskusi membahas seputar kegiatan kunci, capaian, dampak, dan lesson learned dari masing-masing project yang telah berjalan sehingga memperoleh cross-learning yang dapat jadi pembelajaran maupun baseline untuk ditindaklanjuti. Melalui diskusi tersebut, INFID menyampaikan beberapa capaian Konsorsium INKLUSI, di antaranya pelatihan Kota/Kabupaten HAM untuk pemerintah daerah agar dapat mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi setiap orang. Tahun ini, INFID juga akan mengadakan pelatihan Sekolah Ramah HAM yang untuk guru-guru Pendidikan Agama Islam di sejumlah kota dan kabupaten dalam rangka penguatan perspektif HAM dan inklusivitas guna kondisi-kondisi intoleransi yang kerap terjadi di sekolah.
Selain pelatihan, Konsorsium INKLUSI juga telah menghasilkan sejumlah produk pengetahuan lainnya seperti Praktik Moderasi Beragama di Lembaga Publik, Laporan Survei Toleransi Pelajar SMA , Panduan Kabupaten/Kota HAM, Pedoman Keberagaman Inklusif bagi Pemerintah Daerah, Modul Living Our Values Everyday (L.O.V.E) dan Modul Jurnalisme Inklusif.
Kedutaan Belanda juga mendorong adanya “kolaborasi yang menguatkan” antarmitra pembangunan melalui identifikasi aset dan kebutuhan kelembagaan sehingga pelaksanaan program dalam periode lima tahun kedepan dapat dimaksimalkan. Konsolidasi ini menjadi wadah bagi para mitra untuk mengamplifikasi kerja-kerja masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia.
[kategori]